{"id":100,"date":"2025-07-11T02:07:57","date_gmt":"2025-07-11T02:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/?page_id=100"},"modified":"2025-07-16T06:42:43","modified_gmt":"2025-07-16T06:42:43","slug":"tupoksi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/?page_id=100","title":{"rendered":"Tupoksi"},"content":{"rendered":"

TUGAS POKOK DAN FUNGSI<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

1. \u00a0\u00a0<\/span>KEPALA DINAS<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)\u00a0\u00a0<\/span> Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan\u00a0 tugas pokok Dinas.<\/span><\/p>\n

(2)\u00a0<\/span> Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:<\/span><\/p>\n

a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan dataelektronik;<\/span><\/p>\n

b.\u00a0 penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;<\/span><\/p>\n

c.\u00a0 penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

2. \u00a0\u00a0<\/span>SEKRETARIAT<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0<\/span> Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.<\/span><\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0<\/span> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 koordinasi \u00a0 penyusunan \u00a0 Rancangan \u00a0 Awal \u00a0 Rencana \u00a0 Strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan\u00a0 \u00a0akuntabiltas kinerja;<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja\u00a0 \u00a0sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);<\/span><\/p>\n

d. \u00a0 koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;<\/span><\/p>\n

e. \u00a0 pengelolaan barang milik\/kekayaan negara; dan<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0<\/span>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.<\/span><\/p>\n

(3)\u00a0 Sekretariat membawahkan<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 Subbagian Umum dan Kepegawai<\/span>a<\/span>n<\/span>;<\/span><\/p>\n

(1)<\/span> Subbagian\u00a0 Umum\u00a0 dan\u00a0 Kepegawaian\u00a0 mempunyai\u00a0 tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan,\u00a0<\/span> kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.<\/span><\/p>\n

(2)<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0<\/span>D<\/span>engan\u00a0<\/span>uraian tugas pekerjaan :<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;<\/span><\/p>\n

b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 melakukan\u00a0 penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;<\/span><\/p>\n

d.\u00a0 melakukan \u00a0 pengelolaan \u00a0 dan \u00a0 penyusunan \u00a0 laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan,\u00a0\u00a0<\/span> \u00a0tatalaksana,\u00a0 dan\u00a0 hubungan masyarakat;<\/span><\/p>\n

e. \u00a0 melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>melakukan \u00a0 penyiapan \u00a0 bahan \u00a0 koordinasi \u00a0 dengan \u00a0 unit kerja\/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan<\/span><\/p>\n

g. \u00a0 melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 Kelompok Jabatan Fungsional.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

3. \u00a0 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN OPINI PUBLIK<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)<\/span> Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,\u00a0<\/span> standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan\u00a0<\/span> aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan\u00a0<\/span> penyelenggaraan perizinan penyiaran.<\/span><\/p>\n

(<\/span>2<\/span>)\u00a0\u00a0<\/span> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Pengelolaan\u00a0 Informasi\u00a0 dan Opini Publik\u00a0 menyelenggarakan fungsi:<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebjakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan\u00a0 di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi\u00a0 kebijakan\u00a0 nasional,\u00a0 provinsi\u00a0 dan\u00a0 Daerah,\u00a0 penyediaan<\/span>\u00a0<\/span>konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;<\/span><\/p>\n

d.\u00a0 \u00a0 penyiapan\u00a0 bahan\u00a0 pemberian\u00a0 bimbingan\u00a0 teknis\u00a0 dan\u00a0 supervisi\u00a0 di bidang tugasnya dan pelaksanaan kesekretariatan komisi penyiaran daerah;<\/span><\/p>\n

e.\u00a0<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0<\/span>pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi daerah, media publik dan penyiaran; dan<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

4. \u00a0 B<\/span>IDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)<\/span> Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,\u00a0<\/span> prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.<\/span><\/p>\n

(<\/span>2<\/span>)\u00a0\u00a0<\/span> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan desiminasi informasi;<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan desiminasi informasi;<\/span><\/p>\n

c.\u00a0 penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan desiminasi informasi;<\/span><\/p>\n

d.\u00a0 penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan desiminasi informasi;<\/span><\/p>\n

e. \u00a0 pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan<\/span>\u00a0<\/span>desiminasi informasi; dan<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesusi dengan tugas dan fungsinya.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

5. \u00a0 BIDANG TEKNOLOG<\/span>I INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)<\/span> Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan\u00a0<\/span> norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi,\u00a0<\/span> komunikasi, persandian dan perstatistikan.<\/span><\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0<\/span> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;<\/span><\/p>\n

d.\u00a0 \u00a0 penyiapan bahan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;<\/span><\/p>\n

e. \u00a0 penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>pelaksanaan \u00a0 pemantauan, \u00a0 evaluasi \u00a0 dan \u00a0 pelaporan \u00a0 di \u00a0 bidang pengelolaan teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta perstatistikan; dan<\/span><\/p>\n

g. \u00a0 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.<\/span><\/p>\n

(<\/span>3<\/span>)\u00a0\u00a0<\/span> Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian membawahkan :<\/span><\/p>\n

A.\u00a0 Seksi \u00a0 Pengelolaan \u00a0 Data, \u00a0 Statistik, \u00a0 dan \u00a0 Integrasi \u00a0 Sistem Informasi<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)\u00a0 Seksi \u00a0 Pengelolaan \u00a0 Data, \u00a0 Statistik, \u00a0 dan \u00a0 Integrasi \u00a0 Sistem Informasi\u00a0 mempunyai tugas\u00a0 melaksanakan penyiapan\u00a0 bahan perumusan dan\u00a0<\/span> pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi\u00a0<\/span> dan pelaporan terkait layanan manajemen data informasi E-Government, perstatistikan, serta integrasi sistem informasi.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>(2)\u00a0 D<\/span>engan\u00a0<\/span>uraian tugas pekerjaan:<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;<\/span><\/p>\n

d. melakukan penyiapan bahan layanan manajemen data informasi E-Government, perstatistikan, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;<\/span><\/p>\n

e. \u00a0 melakukan pengelolaan data dan statistik;<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

f. \u00a0 melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi<\/span>\u00a0<\/span>lingkup\u00a0 pengelolaan\u00a0 data,\u00a0 statistik,\u00a0 dan\u00a0 integrasi\u00a0 sistem informasi;<\/span><\/p>\n

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi; dan<\/span><\/p>\n

h. \u00a0 melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0<\/span>B.\u00a0\u00a0<\/span>\u00a0<\/span>Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi<\/span><\/p>\n

(1) Seksi\u00a0 Keamanan\u00a0 Informasi\u00a0 dan\u00a0 Sandi\u00a0 Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan\u00a0<\/span> norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan\u00a0<\/span> keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi.<\/span><\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0<\/span>Dengan U<\/span>raian tugas\u00a0<\/span>\u00a0<\/span>pekerjaan :<\/span><\/p>\n

a. \u00a0 melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;<\/span><\/p>\n

b. \u00a0 melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;<\/span><\/p>\n

d. \u00a0 melakukan penyiapan bahan layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi;<\/span><\/p>\n

e. \u00a0 melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>melakukan\u00a0 pemantauan,\u00a0 evaluasi\u00a0 dan\u00a0 pelaporan\u00a0 lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi; dan<\/span><\/p>\n

g. \u00a0 melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

6. \u00a0 BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>(1)<\/span> Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,\u00a0<\/span> prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan \u00a0 terkait \u00a0 pengembangan \u00a0 aplikasi,\u00a0<\/span> pengembangan e-government serta tata kelola e-government.<\/span><\/p>\n

(<\/span>2<\/span>)\u00a0 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bidang Layanan E-Government menyelenggarakan fungsi:<\/span><\/p>\n

a.\u00a0 penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan e-government dan tata kelola e- government;<\/span><\/p>\n

b.\u00a0 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan e-government dan tata kelola e- government;<\/span><\/p>\n

c. \u00a0 penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan e-government dan tata kelola e-government;<\/span><\/p>\n

d. \u00a0 penyiapan bahan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;<\/span><\/p>\n

e.\u00a0 penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan e-government, tata kelola e-government;<\/span><\/p>\n

f.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0<\/span>penyiapan\u00a0 bahan\u00a0 pemantauan,\u00a0 evaluasi\u00a0 dan\u00a0 pelaporan\u00a0 lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan e-government dan tata kelola e-government; dan<\/span><\/p>\n

g. \u00a0 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>7. \u00a0 Kelompok Jabatan Fungsional<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/span>A. Kelompok\u00a0 Jabatan\u00a0 Fungsional\u00a0 mempunyai\u00a0 tugas\u00a0 melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.<\/span><\/p>\n

B.\u00a0 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.<\/span><\/p>\n

C.\u00a0 Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.<\/span><\/p>\n

D.\u00a0 Jenis\u00a0 dan jenjang Jabatan Fungsional\u00a0 diatur\u00a0 berdasarkan\u00a0 ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/p>\n

E.\u00a0 Jumlah Tenaga JF ditentukan berdasarkan beban kerja<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. \u00a0\u00a0KEPALA DINAS \u00a0(1)\u00a0\u00a0 Kepala Dinas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"iawp_total_views":4,"footnotes":""},"class_list":["post-100","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=100"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/100\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":224,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/100\/revisions\/224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}