![\"\"](\"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/79691264-3756-4792-897e-add00a657ab3.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/41dc13e7-115b-4709-afc0-2b7902fbabec.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3d903f14-f090-438b-b460-ec174a24a39d.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/344217a3-c44f-4f84-9d9c-feb06d454b8b.jpg\")
<\/p>\nTanjab Barat – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Inspektorat Provinsi Jambi. Agenda kali ini terfokus pada dua komponen utama dalam Program Percontohan Desa Antikorupsi, yaitu Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Pengawasan, Kamis, 02 Juli 2026<\/p>\n
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Tanjab Barat ini dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Kabupaten, perangkat Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara, Dinas PMD, dan Diskominfo Tanjab Barat. Dari tingkat provinsi dan pusat, turut hadir secara daring Bapak Ariz Arham dan Ibu Jeane dari KPK RI, serta tim dari Inspektorat Provinsi Jambi.<\/p>\n
Dalam sambutannya, KPK RI menyampaikan arahan mengenai data-data pendukung apa saja yang diperlukan untuk komponen Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Pengawasan, yang nantinya akan direview langsung oleh KPK. Ibu Jeane dari KPK juga memaparkan bahwa sejumlah desa telah melengkapi dokumen yang diminta, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu segera ditindaklanjuti agar dapat dievaluasi secara menyeluruh.<\/p>\n
Memasuki sesi inti, tim Inspektorat Provinsi Jambi membagi 10 desa percontohan se-Provinsi Jambi ke dalam tiga ruang Zoom meeting. Pembagian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan analisis lebih mendalam terhadap data dukung yang telah disampaikan masing-masing desa. Desa Teluk Kulbi sendiri tergabung dalam room 2 yang dipimpin langsung oleh Bapak Sanusi dari Inspektorat Provinsi Jambi.<\/p>\n
Secara umum, tim auditor memaparkan bahwa komponen Penguatan Tata Laksana terdiri dari lima indikator, sedangkan komponen Penguatan Pengawasan terdiri dari tiga indikator. Kedua komponen ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesiapan desa sebagai percontohan desa antikorupsi.<\/p>\n
Dalam pemaparannya, tim auditor Inspektorat Provinsi Jambi menyampaikan sejumlah catatan perbaikan untuk Desa Teluk Kulbi. Salah satunya terkait dokumen perencanaan desa. RPJMDes dinilai perlu diperbaharui agar sesuai dengan masa jabatan baru Kepala Desa. Sementara untuk dokumen APBDes, RKPDes, dan LPJDes, tim menyarankan agar yang disimpan di drive cukup dua tahun terakhir saja, sisanya dapat dihapus untuk efisiensi penyimpanan.<\/p>\n
Catatan lain menyangkut pertanggungjawaban BUMDes. LPJ BUMDes terakhir yang tersedia masih tahun 2023, sehingga diminta untuk segera dilengkapi dengan laporan terbaru. Idealnya, laporan per semester juga tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<\/p>\n
Dari sisi kelembagaan, tim auditor juga menyoroti perlunya kelengkapan STPPOK dengan Tupoksi masing-masing perangkat desa. Formulir evaluasi kinerja pun perlu disesuaikan dengan Tupoksi yang dinilai, dan ditambahkan kolom catatan perbaikan agar proses evaluasi lebih komprehensif.<\/p>\n
Mengenai pengendalian gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan, tim auditor menemukan bahwa dokumen penyusunan regulasi masih perlu dilengkapi dengan bukti pendukung seperti undangan, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi. Untuk form deklarasi konflik kepentingan yang masih kosong di folder, diminta agar segera diisi.<\/p>\n
Di sisi pengadaan barang dan jasa, dokumen yang dilampirkan masih berasal dari tahun 2023 dan 2024, sehingga diminta untuk ditambahkan dokumen terbaru. Tim auditor juga merekomendasikan agar rencana pengadaan tahun berjalan dipaparkan dan diumumkan di papan pengumuman desa serta dipublikasikan di website desa. Selain itu, HPS yang belum tersedia juga perlu segera disusun, dan surat kepada vendor sebaiknya berupa permintaan penawaran harga, bukan undangan.<\/p>\n
Terkait pakta integritas, regulasi sudah tersedia namun dinilai belum mengatur secara jelas kapan saja penandatanganan wajib dilakukan. Dokumen penyusunan tercatat sudah dimulai sejak November 2022, sementara regulasi baru ditetapkan pada Desember 2023. Dokumen evaluasi terbaru yang tersedia masih tahun 2024, sehingga diminta untuk segera ditambahkan evaluasi terbaru dengan minimal laporan per semester.<\/p>\n
Tim auditor juga menemukan bahwa formulir evaluasi kinerja yang digunakan belum sesuai dengan format yang diatur dalam Perkades. Selain itu, diminta tambahan bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi periode sebelumnya, misalnya berupa surat teguran atau penugasan pelatihan bagi perangkat desa.<\/p>\n
Menanggapi seluruh catatan tersebut, perwakilan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan bahwa monev dari Inspektorat Kabupaten telah dilakukan secara rutin. Beberapa poin yang disampaikan pada rapat sebelumnya pun telah ditindaklanjuti. Hingga saat ini, berbagai kekurangan dokumen akan terus dilengkapi, baik dari internal Desa Teluk Kulbi maupun dari OPD terkait seperti Inspektorat dan Dinas PMD.<\/p>\n
Dalam kegiatan ini, Diskominfo Tanjab Barat turut mengambil peran strategis. Tidak hanya sebagai peserta, Diskominfo juga mendampingi Desa Teluk Kulbi dalam penyiapan eviden digital dan publikasi informasi desa. Dukungan yang diberikan meliputi asistensi pengelolaan website desa, publikasi kegiattan, serta penyediaan infrastruktur.<\/p>\n
Kolaborasi antara Inspektorat, PMD, dan Diskominfo ini menjadi contoh nyata bahwa sinergi lintas OPD sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan pendampingan yang terus berjalan, diharapkan Desa Teluk Kulbi dapat memenuhi seluruh indikator penilaian dan menjadi percontohan desa antikorupsi yang berhasil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus menginspirasi desa-desa lainnya untuk terus berbenah.<\/p>\n
Kegiatan monev daring ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern di tingkat desa, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung program nasional pemberantasan korupsi dari tingkat paling bawah.<\/p>\n
<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/8c6cd8ce-62ff-40dd-b273-3338ddfca99d.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/4e9fda38-49fc-4693-8c1e-1a90f7570fa4.jpg\")
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tanjab Barat – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Inspektorat,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":555,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":11,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-551","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=551"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/551\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":558,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/551\/revisions\/558"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diskominfo.tanjabbarkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}