Jakarta, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menindaklanjuti program perluasan perlindungan sosial (Perlinsos), khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu lokus perluasan kegiatan piloting digitalisasi bantuan sosial. Sebagai tindak lanjut program tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan audiensi dan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial M. Ali, S.Pd., M.M., bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M. Syafrudin Nur, S.E., M.M., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Joan Prayuda, S.E., M.M., serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) Andri Setiawan, S.H.
Rombongan disambut langsung oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., beserta jajaran dan tim teknis perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial Kementerian Dalam Negeri, termasuk Hendro Soekardy.
Audiensi yang berlangsung di Gedung H Lantai XII A Direktorat EKPD tersebut membahas perkembangan dan tindak lanjut pelaksanaan program perluasan perlindungan sosial digital di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Pemanfaatan sistem digital tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengusulan bantuan sosial sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pelayanan secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Sistem tersebut juga dirancang untuk melakukan sinkronisasi data dengan berbagai sumber data pemerintah dan lembaga terkait.
Integrasi data tersebut mencakup antara lain data Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPJS/Jaminan Sosial, Korlantas Polri, PT PLN, ATR/BPN, serta sejumlah instansi lainnya.
Dengan adanya integrasi tersebut, proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat diharapkan menjadi semakin akurat serta mampu meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Joan Prayuda, S.E., M.M., menyampaikan bahwa digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berbasis data.
«“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap mendukung dan mendorong pelaksanaan perluasan digitalisasi perlindungan sosial. Dengan dukungan teknologi dan integrasi data, kita berharap bantuan sosial dapat diberikan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Joan.»
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan dan perlindungan sosial.
Menurutnya, Dinas Kominfo memiliki peran penting dalam mendukung aspek komunikasi, informasi, serta pemanfaatan teknologi digital agar implementasi program dapat berjalan dengan baik di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, M. Ali, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa program tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah.
Melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap masyarakat miskin dan kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dengan lebih baik dan memperoleh intervensi bantuan secara tepat.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pemantapan kesiapan pelaksanaan program di daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam mendukung transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat
